Keprihatinan Presiden Prabowo terhadap Permainan Beras Oplosan
Presiden Joko Widodo, atau lebih dikenal sebagai Prabowo Subianto, menyampaikan kekhawatiran yang mendalam terhadap maraknya praktik beras oplosan yang dilakukan oleh sejumlah pengusaha. Ia menilai bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk permainan jahat yang merugikan rakyat dan mengganggu stabilitas perekonomian nasional.
Dalam sambutannya pada penutupan kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Edutorium KH Ahmad Dahlan di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Solo, Jawa Tengah, Prabowo mengungkapkan bahwa ada pelanggaran dalam kenaikan harga beras yang tidak wajar. “Masih banyak ada permainan-permainan jahat dari beberapa pengusaha-pengusaha yang menipu rakyat,” ujarnya.
Menurut Prabowo, praktik ini bukan hanya sekadar manipulasi pasar, tetapi juga merupakan tindakan subversi ekonomi yang sangat merugikan masyarakat. Ia meminta jaksa agung dan polisi untuk melakukan penyelidikan serta menindak tegas para pelaku tanpa memandang status atau kekuasaan mereka. “Saya telah minta jaksa agung dan polisi mengusut dan menindak pengusaha-pengusaha tersebut tanpa pandang bulu,” tambahnya.
Prabowo juga menyebutkan bahwa kerugian yang dialami bangsa Indonesia akibat praktik ini mencapai Rp100 triliun setiap tahun. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya dampak dari beras oplosan terhadap perekonomian negara.
Penyelidikan oleh Polri terhadap Pengusaha Beras
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Helfi Assegaf, menjelaskan bahwa Badan Reserse Kriminal Polri sedang melakukan pemeriksaan terhadap empat produsen dan distributor beras yang diduga melanggar mutu dan takaran. Keempat perusahaan tersebut adalah Wilmar Group, PT Food Station Tjipinang Jaya, PT Belitang Panen Raya, dan PT Sentosa Utama Lestari (Japfa Group). Pemeriksaan dilakukan pada 10 Juli 2025 dan dilanjutkan pada 14 Juli 2025.
Selain itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa pihaknya akan memeriksa 25 produsen dan distributor beras premium yang diduga terlibat dalam praktik oplosan. Proses penyelidikan ini berlangsung berkat koordinasi dengan Kementerian Pertanian. “Prosesnya hingga saat ini masih terus berlangsung,” kata Kapolri.
Temuan Menteri Pertanian tentang Kerugian Negara
Kerugian negara akibat beras oplosan awalnya diungkap oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR. Menurut Amran, beras oplosan merugikan masyarakat hingga Rp99,35 triliun. Temuan ini berawal dari adanya anomali harga beras sekitar 1-2 bulan lalu. Meskipun harga di tingkat petani dan penggilingan turun, harga di tingkat konsumen justru naik. “Harusnya kalau petani naik, baru bisa naik di tingkat konsumen,” ujarnya.
Amran juga menyampaikan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya memperkirakan produksi beras naik 14 persen atau 3 juta ton lebih. Namun, meski ada surplus, harga beras tetap meningkat. Untuk memastikan kebenaran hal ini, pihaknya melakukan pemeriksaan di 10 provinsi penghasil beras terbesar.
Pemeriksaan Sampel Beras di Laboratorium
Kementerian Pertanian melakukan pemeriksaan terhadap 268 merek beras di 10 provinsi penghasil beras terbesar. Sampel beras tersebut kemudian diperiksa di 13 laboratorium. Dari hasil pemeriksaan, terdapat 85,56 persen beras premium yang mutunya tidak sesuai. Selain itu, 59,78 persen tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET), dan 78,14 persen tidak sesuai berat kemasan.
Temuan ini menunjukkan bahwa praktik beras oplosan tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga membahayakan kualitas produk pangan nasional. Dengan demikian, diperlukan tindakan tegas dan transparan dari pihak berwajib agar tidak terjadi lagi pengoplosan yang merugikan masyarakat.
