Peran Penting Pendamping dalam Sekolah Rakyat
Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan dasar dalam proses pendidikan di sekolah rakyat. Hal ini mencakup ketersediaan tenaga pendidik dan pendamping yang cukup untuk mendukung pengembangan siswa.
Ia menyebutkan bahwa beberapa aspek layanan pendidikan di sekolah rakyat masih memerlukan perbaikan, termasuk pendampingan siswa di lingkungan asrama melalui kehadiran wali asuh dan asrama. Menurut Gus Ipul, banyak hal yang perlu diperhatikan dan diperbaiki terkait layanan di sekolah rakyat. Meskipun kepala sekolah dan guru sudah cukup, namun keberadaan wali asuh dan asrama sering kali kurang memadai.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Gus Ipul saat mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 17 Surakarta. Ia mengajak para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk ikut berperan dalam upaya mendukung kesuksesan sekolah rakyat. Menurutnya, kehadiran wali asuh dan asrama sangat penting untuk membentuk kedisiplinan dan karakter siswa yang berasal dari berbagai latar belakang sosial dan budaya.
Gus Ipul memberikan contoh bahwa sebagian siswa masih terbiasa bangun siang atau bermain di luar ruangan hingga larut malam. Ia menilai kebiasaan tersebut hanya bisa diubah melalui pendekatan holistik dan kerja sama dari semua pihak di lingkungan sekolah.
Kepala SRMA 17 Surakarta, Sephtina Sinta Sari, membenarkan hal tersebut. Ia menyatakan bahwa sejak Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada 14 Juli 2025, ia merasa butuh kesabaran dan ketelatenan tinggi untuk membentuk kedisiplinan siswa. Sephtina juga menekankan pentingnya kehadiran figur pengasuh yang mampu mendampingi proses pembentukan karakter siswa. Peran ini tidak bisa digantikan oleh guru atau kepala sekolah semata.
Untuk meningkatkan kemampuan pendampingan siswa secara lebih efektif, Gus Ipul menyampaikan bahwa wali asuh dan asrama akan mendapat pelatihan, termasuk dalam mengelola kebutuhan emosional dan sosial anak. Selain itu, Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, juga menyatakan komitmennya untuk memperkuat peran pendamping dan pengasuh di sekolah rakyat. Ia akan melibatkan layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) untuk memberikan konsultasi rutin dan pelatihan parenting kepada para wali asuh dan asrama.
Respati menjelaskan bahwa pihaknya akan menambahkan psikolog klinis agar bisa berdiskusi tentang cara parenting dan lain-lain. Ia juga menyebut bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) akan turun ke sekolah rakyat untuk memberikan pelatihan parenting.
Selain pendidikan dan pendampingan, Gus Ipul juga menyoroti aspek keamanan. Ia menyatakan bahwa Taruna Siaga Bencana (Tagana) akan diperbantukan untuk mendukung keamanan dan keteraturan di lingkungan sekolah.
Pentingnya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)
Dalam kunjungan ke SRMA 17 Surakarta, Gus Ipul juga menyebutkan perihal Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai rujukan dalam menentukan penerima akses pendidikan di sekolah rakyat. Data tersebut menunjukkan bahwa lebih dari empat juta anak usia sekolah dari jenjang SD hingga SMA masih belum mengenyam pendidikan, putus sekolah, atau berada dalam kondisi rentan putus sekolah.
Gus Ipul menegaskan bahwa sekolah rakyat merupakan upaya konkret untuk merangkul anak-anak yang belum terjangkau oleh sistem pendidikan formal. Oleh karena itu, ia meminta para pendamping PKH melakukan profiling secara cermat terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk memastikan akses pendidikan di sekolah rakyat diberikan kepada anak-anak yang paling membutuhkan.
Ia menegaskan bahwa basis data adalah kunci dalam kerja kita. Kita harus mulai melihat profil KPM dengan sungguh-sungguh. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk memuliakan wong cilik, menjangkau masyarakat yang belum terjangkau, dan membuka peluang baru bagi keluarga miskin serta miskin ekstrem agar dapat memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.
