Presiden Prabowo Tindak Tegas Pengoplosan Beras yang Merugikan Negara
catatanpinggir.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengambil langkah tegas terhadap praktik pengoplosan beras yang dianggap merugikan negara dan rakyat. Menurutnya, kejahatan ekonomi ini menyebabkan kerugian sebesar Rp 100 triliun setiap tahun. Prabowo menilai hal tersebut sebagai bentuk subversi ekonomi yang sangat merusak perekonomian nasional.
Pernyataan ini disampaikan saat Presiden memberikan sambutan pada penutupan kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Edutorium KH Ahmad Dahlan, Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Solo, Jawa Tengah, pada Minggu (20/7). Ia menekankan bahwa praktik pengoplosan beras bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga merugikan masyarakat secara langsung.
“Masih banyak ada permainan jahat dari beberapa pengusaha yang menipu rakyat. Beras biasa dibilang beras premium, harganya dinaikkan seenaknya. Ini pelanggaran,” ujarnya.
Presiden menegaskan bahwa pemerintah telah meminta Kejaksaan Agung dan kepolisian untuk mengusut dan menindak pelaku tanpa pandang bulu. Langkah ini dilakukan agar tidak ada lagi pengusaha yang berani melakukan tindakan curang terhadap masyarakat.
Selain itu, Kepala Negara juga menyampaikan bahwa cadangan beras pemerintah saat ini mencapai lebih dari 4,2 juta ton. Angka ini merupakan rekor tertinggi dalam sejarah. Selain itu, produksi jagung dilaporkan meningkat 30 persen, sedangkan produksi beras naik sebesar 48 persen.
Penindakan terhadap Produsen Beras Nakal
Sebelumnya, Satuan Tugas Pangan Polri telah menindaklanjuti laporan dari Kementerian Pertanian terkait dugaan adanya 212 produsen beras yang dianggap nakal. Tindakan ini dilakukan dengan memeriksa empat produsen beras pada Kamis (10/7) sebagai bagian dari penyelidikan.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa 10 dari 212 produsen beras nakal telah diperiksa oleh Satgas Pangan Polri bersama Bareskrim Polri. Langkah ini dilakukan untuk membongkar praktik curang dan melindungi konsumen.
Amran menekankan bahwa momen penindakan ini tepat karena stok beras nasional sedang dalam kondisi melimpah. Saat ini, stok beras mencapai 4,2 juta ton, sehingga intervensi tidak menimbulkan risiko kekurangan pasokan di pasar.
Peran Kementerian Pertanian dalam Mengawasi Kualitas Beras
Laporan tentang 212 merek beras yang dianggap tidak sesuai standar mutu, baik dari segi volume, kualitas maupun kejelasan label, dikirim langsung ke Kapolri dan Kejaksaan Agung. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas produk yang beredar di pasar.
Kementerian Pertanian juga aktif dalam mengawasi industri beras, termasuk memastikan bahwa semua produsen mematuhi regulasi yang berlaku. Dengan demikian, konsumen dapat mendapatkan produk yang aman dan berkualitas.
Kesimpulan
Praktik pengoplosan beras yang dilakukan oleh sejumlah pengusaha telah menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa tindakan tegas akan terus dilakukan untuk menangani masalah ini. Dengan stok beras yang cukup dan penindakan terhadap produsen nakal, pemerintah berupaya memastikan kestabilan harga dan ketersediaan beras di pasar.
