Kembali Terjadi, Kasus Keracunan MBG di NTT Menggambarkan Masalah yang Masih Ada
Kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada awal pekan ini. Kejadian ini menunjukkan bahwa masalah yang sama terus berulang sejak program ini diluncurkan pada Januari 2025. Meskipun telah dilakukan pelatihan, evaluasi, dan rencana perbaikan secara berkala, upaya BGN untuk menciptakan MBG tanpa kecelakaan masih jauh dari harapan.
Peristiwa keracunan ini terjadi di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 8 Kupang. Dalam responsnya, Kepala Badan Garansi Nasional (BGN) Dadan Hindayanan mengatakan pihaknya sedang melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap penyebab kejadian tersebut. Ia juga membenarkan bahwa SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) selalu diberi pelatihan. Namun, ia tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang tindakan yang akan diambil jika ada pelanggaran.
Perketat Jaminan Mutu
Menanggapi kasus ini, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB Zainul Munasichin menyarankan agar mekanisme pengendalian mutu MBG diperketat. Ia menekankan pentingnya memastikan kualitas makanan sebelum didistribusikan kepada penerima manfaat. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan memaksimalkan penggunaan metode rapid test di setiap SPPG.
Zainul menilai bahwa proses pengawasan mutu harus lebih ketat, terutama dalam hal pemeriksaan sampel makanan. Ia menegaskan bahwa keamanan dan kualitas makanan adalah prioritas utama dalam program ini. Dengan demikian, risiko keracunan dapat diminimalisir sebanyak mungkin.
Aturan dan Sanksi yang Kurang Jelas
Di sisi lain, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, mengungkapkan bahwa program MBG masih memiliki kelemahan dalam tata kelola dan pengawasan di tingkat daerah. Menurutnya, peran pemerintah daerah dalam memastikan program berjalan dengan aman dan bermanfaat bagi masyarakat masih lemah.
Trubus menyoroti adanya ketimpangan dalam pelaksanaan program di berbagai daerah. Ia menilai bahwa pengawasan dan tanggung jawab dari pemerintah daerah sering kali tidak memadai. Dalam beberapa kasus, pemerintah daerah cenderung melepas tanggung jawab sepenuhnya kepada SPPG, sehingga tidak ada sistem pengawasan yang efektif.
Ia menyarankan perlunya dibuat peraturan teknis yang jelas terkait tata kelola dan sanksi bagi pelaku yang tidak menjalankan prosedur sesuai aturan. Dengan adanya peraturan yang lebih ketat, diharapkan kesadaran dan tanggung jawab dari semua pihak akan meningkat.
Tantangan yang Masih Ada
Masalah keracunan MBG yang terus berulang menunjukkan bahwa tantangan dalam pengelolaan program ini masih sangat besar. Meski ada upaya perbaikan, namun belum cukup untuk menghilangkan risiko yang ada. Diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan SPPG, untuk memastikan bahwa program ini benar-benar aman dan bermanfaat bagi masyarakat.
Dengan adanya peningkatan pengawasan, pelatihan yang lebih intensif, serta sistem sanksi yang jelas, diharapkan MBG dapat menjadi solusi nyata untuk masalah gizi masyarakat, bukan malah menjadi sumber masalah.
