LHKPN Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka Terungkap
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, telah diungkapkan secara terbuka. Dalam laporan tersebut, tercatat bahwa kekayaan Gibran mencapai angka fantastis yaitu sebesar Rp 27.519.975.620 atau setara dengan Rp 27,5 miliar.
Salah satu aspek terbesar dari harta kekayaan Gibran adalah properti. Berdasarkan data dalam LHKPN, nilai total aset properti yang dimiliki oleh Gibran mencapai Rp 17.440.000.000 atau sekitar Rp 17,4 miliar. Properti ini terdiri dari tanah dan bangunan yang tersebar di beberapa lokasi. Di antaranya, terdapat lima bidang tanah dan bangunan yang berada di Surakarta, serta dua bidang lainnya yang terletak di Sragen, Jawa Tengah.
Selain properti, Gibran juga memiliki alat transportasi dan mesin dengan total nilai sebesar Rp 312.000.000. Alat transportasi yang dimilikinya terdiri dari tiga unit motor dan empat unit mobil. Daftar lengkap kendaraannya meliputi:
- Honda Scoopy senilai Rp 7.000.000
- Honda CB-125 senilai Rp 5.000.000
- Royal Enfield senilai Rp 40.000.000
- Toyota Avanza senilai Rp 85.000.000
- Toyota Avanza senilai Rp 55.000.000
- Isuzu Panther senilai Rp 60.000.000
- Daihatsu Grand Max senilai Rp 60.000.000
Tidak hanya itu, Gibran juga memiliki harta bergerak lainnya yang bernilai sebesar Rp 280.000.000. Selain itu, terdapat surat berharga yang mencapai nilai Rp 5.552.000.000 dan kas serta setara kas sebesar Rp 3.935.975.620. Menariknya, dalam laporan tersebut tidak terdapat catatan utang yang dimiliki oleh Gibran.
Dengan menggabungkan semua jenis aset tersebut, total harta kekayaan yang dimiliki oleh Gibran Rakabuming Raka mencapai jumlah yang sangat besar, yaitu sebesar Rp 27.519.975.620. Angka ini menunjukkan bahwa Gibran memiliki kesejahteraan finansial yang cukup baik dan stabil.
Pengungkapan LHKPN ini menjadi penting untuk transparansi kekayaan para penyelenggara negara. Hal ini juga memberikan gambaran lebih jelas tentang kondisi keuangan seorang pejabat publik, termasuk Wakil Presiden RI. Dengan demikian, masyarakat dapat memantau dan memastikan bahwa penggunaan kekuasaan dan sumber daya negara dilakukan secara benar dan bertanggung jawab.
