catatanpinggir.com, MARTAPURA – Kota Pintar disebut juga smart city. Terwujud bila semua terintegrasi dengan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses tata kelola dan operasional sehari-hari. Gerakan menuju 100 Smart City merupakan program bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Bappenas dan Kantor Staf Kepresidenan.
Kabupaten Banjar yang terpilih masuk di 
dalamnya mendapat bimbingan menyusun Masterplan Smart City. Integrasi teknologi itu untuk meningkatkan efisiensi, membagikan informasi kepada publik, memperbaiki pelayanan kepada masyarakat ataupun meningkatkan kesejahteraan warga. memaksimalkan pemanfaatan teknologi serta mengakselerasikan potensi Kabupaten Banjar.
Kebutuhan dasar smart city adalah perangkat fisik, jaringan internet, dan aplikasi. Ketiga elemen itu wajib terpenuhi sampai perangkat bisa dikustomisasi sesuai kebutuhan pengguna. Program smart city di Kabupaten Banjar terus dikembangkan sesuai ruang fiskal, karena gerakan ini tidak bisa digarap asal-asalan. Perlu perhitungan matang anggaran.
Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar Dr Ir HM Farid Soufian, MS telah menyelesaikan penilaian Gerakan 100 Smart City Diakhir 2018 dan awal 2019. Banjar diputuskan sebagai 25 kabupaten/kota lulus. Banjar memenuhi standar penilaian. Terus dilaksanakan dengan kegiatan pendampingan FGD dari tim pusat kepada Tim Smart City dan SKPD kabupaten Banjar.
Digadang menjadi pionir smart city, Banjar menganggapnya adalah solusi untuk merealisasikan visi dan misi Bupati Banjar bertajuk sejahtera dan barokah. Meningkatkan pelayanan publik melalui Aplikasi LAPOR, disebut juga Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat.
LAPOR merupakan komponen Smart Government dari 6 komponen Gerakan Smart City Kabupaten Banjar yaitu Smart Government, Smart Environment, Smart Living, Smart Economy, Smart Mobility, dan Smart People. Smart city di Kabupaten Banjar berusaha menjawab masalah mendasar, yakni layanan penyelenggaraan pemerintahan atau layanan publik.
Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009, diikuti Perpres Nomor 76 Tahun 2013. Ditindaklanjuti dengan Permen PAN RB Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N).
“Aduan berupa laporan di LAPOR bisa disampaikan melalui media sosial. Dengan video maupun gambar pendukung penguat bukti laporan. Laporan ini kami tindaklanjuti,” kata Farid Soufian lagi.
Sampai kepada tahap pengembangan smart city, tentu tidak mudah. Semua SKPD Kabupaten Banjar harus menyamakan persepsi serta tahapan bimbingan teknis hingga akhir 2019. Banjar pun telah mewujudkan pembangunan Command Center. Bakal mengadopsi sejumlah penerapan aplikasi pelayanan publik. Hasil studi banding di beberapa daerah yang lebih awal menerapkan smart city dan berhasil dimanfaatkan oleh masyarakat.
