Isu Doxing yang Melibatkan Aktivis dan Pemerintah Daerah
catatanpinggir.com – Seorang aktivis demokrasi, Neni Nurhayati, yang juga menjabat sebagai Direktur Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP), dilaporkan mengalami doxing dari akun Instagram Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat (Diskominfo Jabar). Kejadian ini terjadi setelah Neni mengunggah video yang mengkritik praktik pencitraan berlebihan oleh kepala daerah serta penggunaan buzzer untuk menyerang pihak yang tidak sejalan dengan kebijakan mereka.
Dalam video tersebut, Neni menyampaikan kritik terhadap penghematan anggaran belanja media. Ia menilai bahwa tindakan tersebut bukanlah penghematan yang benar jika hanya dialihkan untuk membayar buzzer. Video ini diunggah pada 5 Mei 2025. Beberapa waktu kemudian, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi membuat postingan klarifikasi mengenai pemangkasan anggaran APBD sebesar Rp 47 miliar, yang ia pastikan tidak digunakan untuk membiayai buzzer. Postingan Dedi tidak menyertakan foto Neni.
Pada 16 Juli 2025, beberapa akun resmi Diskominfo Jabar seperti @diskominfojabar, @jabarsuperapp, @pemda_prov_jabar, @pemdaprov_jabar, dan @jabarsaberhoaks memuat sebuah video. Video tersebut adalah rekaman Dedi Mulyadi bicara tentang klarifikasi buzzer, tetapi dalam konten tersebut, Foto Neni dipasang. Hal ini menyebabkan Neni mendapat banyak hujatan di media sosial pribadinya.
Neni mengatakan bahwa penempatan fotonya tanpa izin. Menurutnya, informasi tersebut diperoleh dari beberapa wartawan media. Dalam keterangan resmi yang dikeluarkan pada Senin (21/7), Neni menjelaskan bahwa video yang diunggahnya telah mendapatkan 1.225 like dan 441 komentar. Selain itu, akun Instagram dan TikTok-nya banjir hujatan dengan kata-kata kasar.
Penjelasan Neni Mengenai Konten yang Diunggah
Neni menegaskan bahwa pada tanggal 5 Juli 2025, dirinya membuat unggahan mengenai bahaya buzzer yang dapat mengancam demokrasi. Namun, ia tidak pernah menyebut secara spesifik tentang Dedi Mulyadi. Ia menekankan bahwa video tersebut bersifat umum dan ditujukan kepada seluruh kepala daerah terpilih dalam pemilihan serentak 2024.
Penjelasan dari Diskominfo Jabar
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat (Diskominfo Jabar) Adi Komar memberikan penjelasan bahwa pihaknya tidak bermaksud untuk mempublikasikan identitas seseorang ke ranah publik. Tujuan dari konten tersebut adalah untuk memudahkan audiens menerima informasi.
Adi Komar menjelaskan bahwa Diskominfo Jabar melakukan teknik komunikasi publik sesuai dengan platform yang digunakan, yaitu media sosial. Dalam hal ini, konten tersebut disusun agar sesuai dengan audiens dan konteks. Dalam postingan tersebut, Diskominfo Jabar menggunakan teknik stitch atau melampirkan atau mengutip konten sebelumnya yang terkait sesuai konteks, serta informasi yang bersifat terbuka.
Adi Komar juga menambahkan bahwa masyarakat yang membutuhkan informasi terkait anggaran dan dokumen dapat mengaksesnya melalui kanal PPID Diskominfo Jabar. Tujuannya adalah untuk diseminasi informasi jika masyarakat memerlukan informasi publik, termasuk anggaran dan dokumen, yang dapat dilakukan melalui kanal yang berlaku yaitu PPID Diskominfo Jabar dan website sesuai aturan perundangan yang berlaku.
